ITK (Indek Tata Kelola)

2c272bf3-1d78-4e63-84f2-b4bf7fe8234a-1ITK adalah instrumen yang mengukur kinerja dan capaian program Reformasi Birokrasi Polri dengan menggunakan prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan yang baik. ITK bersifat obyektif dan komprehensif serta digunakan sebagai landasan untuk pengambilan kebijakan berdasarkan bukti, sebagai tolak ukur kemajuan yang dicapai dan sebagai alat memperbandingkan kinerja secara obyektif, fair, dan akurat.

MAKSUD DAN TUJUAN INDEKS TATA KELOLA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Melaksanakan konsolidasi reformasi internal di lingkungan Polri pada tingkat Mabes Polri dan kewilayahan melalui perbaikan kerangka kelembagaan dan peraturan serta koordinasi yang efektif dengan lembaga penegak hukum lainnya yang didukung ‘enabling factors’ (faktor- faktorpendukung) untuk mencapai sasaran RBP dalam mewujudkan aparatur Polri yang bersih dan bebas dari KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Polri. Sekaligus menjadi alat penggerak Revolusi Mental dalam menciptakan aparatur Polri yang profesional, Anti KKN dan Humanis.
ITK berdasarkan tujuh prinsip tata kelola kepolisian yang baik (good police governance), yaitu:

  1. Kompetensi
  2. Responsif
  3. Perilaku
  4. Transaparan
  5. Keadilan
  6. Efektivitas serta
  7. Akuntabilitas.

Ketujuh prinsip itu dipergunakan untuk mengukur sembilan area atau fungsi pada kepolisian, yaitu:

  1. Sabhara
  2. Reserse Umum
  3. Reserse Khusus
  4. Reserse Narkoba
  5. Lalu Lintas
  6. Intelijen Keamanan
  7. Pembinaan Masyarakat
  8. Polisi Air, serta
  9. Manajemen Sumber Daya Manusia.

Dengan menggunakan tujuh prinsip di atas, diperoleh 142 sub-indikator dan enam indikator utama. Keenam indikator utama tersebut adalah

  1. SDM
  2. Sarana dan prasarana
  3. Anggaran
  4. Pengawasan
  5. Sistem dan metode, serta
  6. Inovasi.
Iklan